humas.polri.go.id – Bangka tengah, Forum Group Discuss (FGD) kembali di gelar dalam rangka membahas isu dampak dari kenaikan harga BBM (bahan Bakar Minyak) dan Inflasi di Kabupaten bangka tengah pada Rabu pagi (07/09/2022) di gedung Rapat Bupati Bangka tengh.

Hadir pada FGD tersebut Forkopimda Bangka tengah, kepala SKPD pemerintahan Kabupaten Bangka tengah, perwakilan SPBU, tokoh Masyarakat, tokoh adat di kabupaten bangka tengah serta perwakilan dari kelompok masyarakat.

kegiatan ini digelar dalam upaya membahas dampak dari kenaikan harga BBM bagi masyarakat, kenaikan harga BBM memicu berbagai kenaikan harga di berbagai sektor. Hal ini sangat berdampak terhadap pengeluaran masyarakat di bangka tengah.

Bupati bangka tengah Algafri Rahman menyebutkan bahwa Resesi global mengakibakan tekanan ekonomi bagi dunia, termasuk Indonesia. Beban APBN semakin berat dengan beban subsidi energi mencapai Rp. 502.4T. Ini merupakan pilihan berat bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan menaikan harga BBM dan melakukan konversi subsisdi menjadi peningkatan pelayanan publik, Bantuan sosial guna menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang salah sasaran.

“Saya menekankan, kebijakan kenaikan harga BBM ini harus disikapi dengan baik saat ini bukan saatnya mencari siapa yang salah, namun saat yang tepat untuk duduk bersama mencari solusi guna membantu masyarakat diantaranya melalui kebijakan bantuan sosial. Mari kita duduk bersama untuk bersinergi mencari solusi menyikapi kebijakan kenaikan harga BBM”, terang Algafry.

Disambung dengan penyampaian  Kapolres Bangka tengah Akbp. Moch. Risya Mustario , Sejak diumumkan kenaikan BBM tersebut beberapa hari yang lalu kami Sat Intelkam dan Sat Reskrim Polres Bangka Tengah selalu memantau perkembangan terkait kenaikan harga BBM.

“Dilaporkan kepada Bapak Bupati untuk unjuk rasa di Kab. Bangka Tengah belum ada rencana dari Masyarakat Kab. Bangka Tengah, didapat informasi juga dari Polres Pangkal Pinang bahwa hari Kamis nanti juga akan ada aksi unjuk rasa di Pangkal Pinang”, ucap Akbp. Risya.

Kemudian kami laporkan juga kami melakukan pengamanan bantuan BLT di Kantor Pos Koba,dan kita akan cari betul-betul masyarakat yang terkena dampak yang akan mendapatkan bantuan terkait kenaikan harga BBM ini. Dari tingkat kerawanan Provinsi Bangka Belitung masih tergolong hijau dari Provinsi lain, Kita berdoa semoga kedepannya unjuk rasa semakin menurun sehingga situasi kamtibmas semakin stabil.

Untuk di Bangka Tengah ini sudah ada 1 kasus penyalahgunaan BBM dengan Barang bukti dengan barang bukti 250 Liter, kami juga tetap memonitor di SPBU-SPBU dan juga melakukan pengamanan agar tidak ada lagi yang melakukan penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam FGD ini, dan kita merupakan Kabupaten pertama yang menggelar FGD ini semoga dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tutupnya.